Konsep Merdeka Belajar

Konsep Merdeka Belajar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mencanangkan program merdeka belajar.  Program ini mendapat respon yang sangat antusias di kalangan pendidikan.

Empat pokok kebijakan strategis dalam program merdeka belajar antara lain sebagai berikut.

  1. Perubahan kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan berubah bentuk menjadi menjadi asesmen yang sepenuhnya diselenggarakan oleh sekolah.  Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesesuaian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang mana salah satunya adalah pemberian keleluasaan kepada sekolah untuk menentukan kelulusan peserta didik.

Bentuk asesmen oleh sekolah diselenggarakan untuk menilai kompetensi siswa.  Adapun bentuk penilaiannya dapat berupa tes tulis dan/atau bentuk-bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif.

Bentuk-bentuk penilaian tersebut diantaranya penilaian portofolio, penugasan (tugas kelompok, karya tulis), dan sebagainya.

Diharapkan dengan terselenggaranya bentuk penilaian oleh sekolah dapat memerdekakan guru dan sekolah dalam menilai hasil belajar siswa.

Dari sisi anggaran, anggaran yang tadinya diagihkan untuk kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) bisa dialihkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kapasitas guru dan sekolah guna tertingkatnya kualitas pembelajaran.

  1. Perubahan kebijakan Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional (UN) berubah bentuk menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Hal ini dipandang perlu dilaksanakan mengingat selama ini materi yang dibelajarkan untuk Ujian Nasional (UN) dirasa terlalu padat.

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) hanya menguji penguasaan isi materi, bukan menguji tingkat kemampuan penalaran.

Terlebih Ujian Nasional (UN) menjadi semacam beban berat tidak hanya bagi siswa dan guru, melainkan juga bagi orang tua.  Sebab Ujian Nasional (UN) menjadi satu-satunya katalisator bagi keberhasilan setiap individu peserta didik.

Dalam program merdeka belajar nantinya Ujian Nasional difungsikan sebagai bentuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, dan bukan sebagai bentuk penilaian peserta didik.

BACA JUGA :   Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB)

Selain daripada itu, Ujian Nasional (UN) selama ini juga hanya menilai aspek pengetahuan dari hasil belajar, sama sekali tidak menyentuh aspek karakter peserta didik.

Bentuk Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) terdiri atas kemampuan peserta didik dalam menalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan peserta didik dalam bernalar menggunakan perhitungan matematika (numerasi), dan penguasan pendidikan karakter.

Pelaksanaan AKM dilakukan pada peserta didik di tengah jenjang sekolah untuk tiap jenjang. Semisal di kelas IV untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), kelas VIII untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan kelas XI untuk jenjang Sekolah Menengah Atas).

Hasil dari kegiatan AKM tidak lagi digunakan sebagai dasar seleksi peserta didik yang akan melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi.

  1. Penyederhanaan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Pada praktiknya saat ini guru dihadapkan pada format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang kompleks.  Tidak hanya dari isi tetapi juga dari sistematika.

Komponen yang ditampilkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) saat ini dirasa terlalu banyak, dan guru diminta untuk menuliskan secara terperinci.

Proses penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang demikian sangat menyita waktu guru.  Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan persiapan mengajar dan evaluasi proses pembelajaran.

Untuk meminimalisir hal yang demikian, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan era Nadiem Makarim mengambil arah kebijakan yang memungkinkan kebebasan bagi guru memilih, membuat, dan menggunakan serta mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Adapun komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disederhanakan menjadi 3 (tiga) komponen saja.  Meliputi: (1) tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

Diharapkan dengan penyederhanaan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

  1. Perubahan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi diatur menjadi lebih fleksibel.  Tujuan perubahan peraturan ini untuk memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dengan memperhatikan kualitas pendidikan.

BACA JUGA :   Konsep Penilaian (Assessment)

Kebijakan di era Mendikbud Nadiem, daerah diberikan kewenangan untuk menentukan proporsi final dan penetapan wilayah zonasi.

Pemerataan dan kualitas pendidikan seyogyanya diikuti oleh prakarsa lain dari pemerintah daerah, sebagai contoh pemetaan ulang dan redistribusi tenaga pendidik.

Makna dari merdeka belajar adalah adanya kebebasan guru dalam mengelola pembelajaran di kelasnya.  Kelas belajar bukan merupakan ruang mati yang digunakan untuk menyampaikan materi satu arah. Melainkan utuh berupa kelas belajar, yaitu kelas yang siswanya diberi ruang dan waktu untuk mengeksplorasi diri.

Hasil eksplorasi kelas belajar bisa berupa ide baru, ataupun mencari simpulan dan pemecahan masalah dalam kehidupan di sekitarnya.

Untuk dapat mewujudkan kelas belajar membutuhkan kemampuan dan komitmen lebih dari pendidik.  Guru harus menempatkan profesionalitas kerja sebagai tonggak utama penopang kinerja.

Guru seyogyanya memiliki kemampuan literasi terhadap segala informasi serta memiliki komitmen untuk selalu memperbarui penguasaan keilmuan. Tidak hanya keilmuan dari segi spesialisasinya, tetapi juga keilmuan terkait kependidikan (pedagogical content knowledge).

Penguasaan terhadap ilmu kependidikan dan kemampuan memposisikan penguasaan materi pembelajaran akan memegang peranan penting dalam proses belajar.  Sama pentingnya dengan kemampuan dan keterampilan guru untuk membelajarkannya kepada peserta didik.

Guru harus mampu melaksanakan dan membelajarkan sebuah konten dengan mempertimbangkan karakteristik materi dan kondisi pembelajar, dalam hal ini peserta didik.

Hal tersebut merupakan bentuk penerapan pengetahuan ilmu kependidikan.  Secara lebih luas, ilmu pedagogi merupakan perpaduan dari penguasaan terhadap isi pengetahuan, kemampuan merancang aktivitas belajar yang bermakna, menyajikan contoh-contoh kreatif, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil proses belajar.

Selama ini banyak ditemukan indikasi bahwa guru menyajikan pembelajaran hanya sebatas ketercapaian isi materi tanpa memperhatikan konteks yang memadai.

BACA JUGA :   Berpikir Komputasi (Computational Thinking)

Sebagai akibatnya proses pembelajaran suasananya menjadi gersang dan cenderung membosankan, utamanya bagi peserta didik.

Kurikulum 2013 disusun dan dirancang berbasis kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  Ketiga aspek tersebut memiliki luasan cakupan meliputi dimensi proses berpikir dan dimensi pengetahuan.

Untuk mewujudkan proses pembelajaran sebagaimana diagihkan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 membutuhkan penguasaan beragam model pembelajaran yang inovatif.  Hal ini mutlak dilaksanakan untuk bisa memaksimalkan kemampuan kognitif peserta didik.

Model-model pembelajaran tertentu memiliki karakteristik khusus untuk mata pelajaran tertentu. Semisal model pembelajaran Problem Based Learning, Project Based Learning, Inquiry Based Learning, dan Discovery Learning cenderung sesuai dengan mata pelajaran Matematika dan ilmu pengetahuan.

Sementara untuk mata pelajaran rumpun sosial cenderung lebih sesuai menggunakan pendekatan kooperatif, diantaranya meliputi model pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division), NHT (Numbered Head Together), TGT (Team Games Tournament), dan Jigsaw.

Melalui program merdeka belajar nantinya guru bisa fokus pada pembelajaran.  Sebaliknya peserta didik pun bisa lebih banyak belajar.  Tentu saja program merdeka belajar tidak akan dapat terealisasi dan berhasil baik tanpa dukungan, peran serta, serta kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *