Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah Terbaru

Blogdope.com – Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah Terbaru

Akreditasi Sekolah/Madrasah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM)

Kegiatan akreditasi pada sekolah atau madrasah merupakan sebuah proses penilaian yang bersifat komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja program atau satuan pendidikan. Penilaian ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap publik.

Hasil proses akreditasi pada sekolah atau madrasah dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan perangkat kelayakan. Bentuk pengakuan dan perangkat kelayakan ini diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM).

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) merupakan lembaga penilaian mandiri dan profesional serta tidak berafiliasi ke instansi manapun. Lembaga ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Proses kerja Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah sebagai sebuah lembaga evaluasi/penilaian mandiri untuk menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan dasar dan mengenah jalur formal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Adapun program atau satuan pendidikan dasar dan menengah yang dapat dilakukan evaluasi atau penilaian akreditasinya oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah mencakup:

1. Sekolah Dasar (SD);

2. Madrasah Ibtidaiyah (MI);

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP);

4. Madrasah Tsanawiyah (MTs);

5. Sekolah Menengah Atas (SMA);

6. Madrasah Aliyah (MA);

7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

8. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

9. Sekolah Luar Biasa (SLB);

10. Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); dan

11. satuan pendidikan formal lain yang sederajat.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah sebagai sebuah lembaga penilaian dan evaluasi program dan satuan pendidikan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Deskripsi tugas pokok Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah diantaranya adalah merumuskan kebijakan operasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta melaksanakan akreditasi pada sekolah atau madrasah yang berada di bawah kewenangannya.

Pelaksanaan tugas akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dibantu oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah tingkat provinsi yang dibentuk dan dikukuhkan oleh Gubernur.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi acuan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan program dan/atau satuan pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal sistem pendidikan yang diselenggarakan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga menjadi acuan pemetaan profil kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah secara utuh.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

1. standar isi;

2. standar proses;

3. standar kompetensi lulusan;

BACA JUGA :   Penentuan Kelulusan dan PPDB Tahun 2020

4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

5. standar sarana dan prasarana;

6. standar pengelolaan;

7. standar pembiayaan; dan

8. standar penilaian pendidikan.

Sejarah Akreditasi Sekolah/Madrasah

Fase-fase sejarah pelaksanaaan akreditasi sekolah/madrasah yang pernah terjadi di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga fase perkembangan.

Fase pertama diawali ketika akreditasi terhadap sekolah-sekolah swasta dilakukan oleh Direktorat Sekolah Swasta.

Fase kedua ditandai dengan proses akreditasi terhadap semua sekolah, baik negeri maupun swasta oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). Bahan acuan akreditasi mencakup sembilan komponen penyelenggaraan sekolah.

Fase ketiga dimulai dengan pelaksanaan akreditasi sekolah yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM). Proses akreditasi yang dilakukan mengacu pada instrumen yang disusun berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Penyempurnaan sekaligus jawaban terhadap kritik dari berabgai pihak atas kelemahan yang terdapat pada sistem akreditasi sebelumnya terdapat pada fase yang ketiga. Salah satu kritik mendasar yang terdapat pada fase-fase sebelumnya adalah keterabaian asas keadilan.

Proses akreditasi sekolah/madrasah mempunyai perubahan paradigma. Perubahan paradigma akreditasi sekolah/madrasah tersebut adalah tidak lagi membedakan lembaga pendidikan negeri maupun swasta.

Paradigma perubahan yang lain adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses akreditasi sekolah/madrasah dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah sekali lagi diselenggarakan dengan tujuan pokok dan didasarkan pada pertimbangan upaya meningkatkan kualitas sekolah/madrasah.

Muara dari pelaksanaan kegiatan akreditasi adalah akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan fasilitasi penciptaan suasana kondusi bagi perkembangan pendidikan.

Selain itu kegiatan akreditasi diharapkan juga dapat memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah secara berkelanjutan, dan juga usaha mencapai mutu yang diharapkan.

Tujuan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) memiliki beberapa rumusan tujuan.

Rumusan tujuan akreditasi sekolah/madrasah adalah untuk:

a. memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu; dan

b. menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Hasil akreditasi yang diperoleh oleh sekolah/madrasah sebagai laporan evaluasi pelaksanaan akreditasi memiliki makna:

a. memberikan gambaran tentang tingkat kinerja sekolah yang dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah, baik kualitas, produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan inovasinya;

b. memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tertentu yang telah dinyatakan terakreditasi menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar kualitas nasional;

c. memberikan jaminan kepada publik bahwa siswa dilayani oleh sekolah yang benar-benar memenuhi persyaratan standar kualitas nasional.

BACA JUGA :   Jadwal PPDB SMA SMK Tahun 2020/2021 Kab Rejang Lebong Prov Jambi

Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah

Hasil akreditasi sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) diharapkan dapat diperoleh peta utuh profil sekolah/madrasah. Akreditasi dilaksanakan dengan menggunakan instrumen akreditasi sekolah/madrasah yang bersifat komprehensif.

Adapun tujuan dilaksanakannya proses akreditasi sekolah/madrasah adalah untuk:

a. Pengetahuan

Proses akreditasi sekolah/madrasah bertujuan agar diperoleh informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan dapat diakses oleh semua pihak.

Bentuk informasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah/madrasah terkait standar minimal beserta indikator-indikatornya.

b. Akuntabilitas

Hasil yang diperoleh dari kegiatan akreditasi sekolah/madrasah bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah terkait layanan pendidikan yang diselenggarakannya.

Hasil akreditasi sekolah/madrasah sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.

c. Pembinaan dan pengembangan

Akreditasi sekolah/madrasah sebagai dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

Manfaat Akreditasi Sekolah/Madrasah

Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan.

2. Membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.

3. Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.

4. Umpan balik salam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah.

5. Motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.

6. Bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.

7. Untuk kepala sekolah/madrasah

Prinsip Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah adalah sebagai berikut.

1. Objektif

Hasil penilaian akreditasi sekolah/madrasah harus dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan, sehingga dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

2. Komprehensif

Di dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut.

3. Adil

Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang statusnya, baik negeri atau pun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

BACA JUGA :   Dua Langkah Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan

4. Transparan

Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

5. Akuntabel

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

6. Profesional

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Sistem Penilaian Dan Prosedur Akreditasi Sekolah/Madrasah

1. Sistem penilaian

Akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitui :

(a) kurikulum dan proses pembelajaran ;

(b) administrasi dan manajemen sekolah;

(c) organisasi dan kelembagaan sekolah;

(d) sarana prasarana;

(e) ketenagaan;

(f) pembiayaan;

(g) peserta didik;

(h) peran serta masyarakat; dan

(i) lingkungan dan kultur sekolah.

Masing-masing komponen tersebut dijabarkan ke dalam beberapa aspek dan dari masing-aspek dijabarkan lagi ke dalam indikator.

Berdasarkan indikator dibuat item-item yang tersusun dalam Instrumen Evaluasi Diri dan Instrumen Visitasi.

2. Prosedur pelaksanaan

Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut.

(a) Pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah.

(b) Evaluasi diri oleh sekolah.

(c) Pengolahan hasil evaluasi diri.

(d) Visitasi oleh asesor.

(e) Penetapan hasil akreditasi.

(f) Penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah Terbaru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Keputusan Nomor 241/P/2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi.

Keputusan tersebut diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Di dalam Pasal 20 Ayat (1) Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa kriteria dan perangkat administrasi BAN (Badan Akreditasi Nasional) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan,

Kriteria dan Perangkat Akreditasi ini selanjutnya dapat menjadi acuan dalam penilaian kelayakan program atau satuan pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal. Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah tahun 2019 dapat diunduh di sini.

Demikian informasi terkait Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/madrasah Terbaru. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *