Sejarah Berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI

Blogdope.com – Sejarah Berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri merupakan organisasi yang mewadahi pegawai Republik Indonesia. Tahukah Anda sejarah berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)?

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) berdiri pada tanggal 29 November 1971. Dasar pembentukan organisasi ini adalah Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971.

Maksud pendirian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) adalah sebagai wadah organisasi untuk menghimpun seluruh pegawai di negara Republik Indonesia.

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Struktur kepengurusan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpr) ini berjenjang dari tingkat pusat, tingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan juga tingkat pemerintah daerah.

Singkatnya, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terdiri atas unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, beserta seluruh anak perusahaannya.

Akan tetapi lambat laun citra Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjadi lekat dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Hal ini dikarenakan kegiatan dan kedudukan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tidak bisa lepas dari unsur kedinasan.

Sebelum resmi menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), setiap Pegawai Negeri Sipil harus mengucapkan sumpah janji yang bersifat mengikat. Sumpah janji tersebut dikenal dengan sebutan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Panca Prasetya Korpri

Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ini memiliki tujuan agar tercipta sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, jujur, bersih dari upaya atau tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, memiliki jiwa sosial, dan sebagainya.

Adapun bunyi Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagaimana di bawah ini.

Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

  1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
  3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;
  5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
BACA JUGA :   Biografi Singkat Blaise Pascal Penemu Mesin Hitung Pertama di Dunia

Semenjak era reformasi, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) bertransformasi menjadi sebuah organisasi yang netral dan tidak berafiliasi terhadap partai politik tertentu.

Kiprah utama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) adalah upaya-upaya untuk mensejahterahkan anggotanya. Termasuk di dalam upaya-upaya yang dilakukan itu adalah pendirian sejumlah badan atau lembaga profit dan nonprofit.

Sejarah Berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Sejarah berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diawali semenjak terjadinya peristiwa Perang Dunia II.

Pada saat terjadi peralihan kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan penjajah Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah bekas Hindia Belanda direkrut dan diperkerjakan sebagai pegawai pemerintah penjajahan Jepang di Indonesia.

Ketika itu, kedudukan pegawai pemerintah tidak ubahnya sebagai pegawai kelas bawah atau pegawai kasar mengingat eksistensinya hanya berdasarkan atas kebutuhan pemerintah penjajahan.

Peristiwa menyerahnya Jepang kepada tentara Sekutu yang kemudian diikuti dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 turut menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan itu, seluruh pegawai pemerintah penjajahan Jepang masuk menjadi pegawai pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Belanda mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal tersebut, pegawai pemeritah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

  1. Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. Pegawai Republik Indonesia yang berada di daerah yang masih diduduki Belanda (Non-kolaborator)
  3. Pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (kolaborator).

Setelah terjadinya peristiwa pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Belanda, ketiga kelompok tersebut di atas selanjutnya dilebur dalam satu wadah bernama Pegawai Republik Indonesia Serikat.

BACA JUGA :   Biografi Singkat Guglielmo Marconi Penemu Radio

Sistem tata negara yang berlaku pada era Republik Indonesia Serikat memiliki indikator utama berupa jatuh bangunnya kabinet. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya sistem multipartai.

Dominasi partai politik di dalam pemerintahan sangatlah mengganggu pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utama pegawai pemerintah. Ketika itu tokoh partai yang memenangkan pemilu banyak memegang kendali pemerintahan, bahkan sampai dengan turut serta menyeleksi pegawai negeri.

Keadaan yang demikian mengakibatkan peran pegawai pemerintah tak ubahnya sebagai kendaraah politik partai.

Ukuran keberhasilan kenaikan pangkat bagi para pegawai pemerintah adalah loyalitas terhadap partai politik, bukan lagi berdasarkan prinsip penilaian kinerja dan prestasi.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan kembali dipakainya sistem presidensiil sebagai sistem tata negara Republik Indonesia.

Pada era Republik Indonesia Serikat, sistem ketatanegaraan ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet sebagai dampak dari sistem multi partai.

Tokoh partai banyak yang memegang kendali pemerintahan, bahkan menyeleksi pegawai negeri. Dominasi partai di dalam pemerintahan sangat mengganggu pelayanan publik pada waktu itu, disebabkan PNS dijadikan sebagai alat politik partai.

Prinsip penilaian kinerja dan prestasi PNS diabaikan, karena ukurannya adalah loyalitas kepada partainya.

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka sistem ketatanegaraan dikembalikan pada sistem presidensil.

Kondisi yang berkebalikan dengan teorinya, peran presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki praktik kekuasaan yang sangat besar.

Prinsip Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) disusun sebagai bentuk baru sistem ketatanegaraan. Di dalamnya termasuk upaya-upaya untuk mengarahkan pegawai negeri agar memiliki pilihan politik yang netral serta terlepas dari kekuasaan partai.

Upaya yang kudeta (coupe de’etat) yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan gerakan 30 September-nya mengakhiri sistem pemerintahan berbasis Nasakom. Ketika itu, banyak sekali pegawai pemerintah yang ikut terjebak dalam upaya dukungan terhadap Partai Komunis Indonesia.

BACA JUGA :   Biografi Singkat Ernest Rutherford Penemu Unsur Proton

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) kemudian terbit sebagai dasar pelaksanaan penataan kembali pegawai negeri. Keputusan presiden ini diundangkan pada tanggal 29 November 1971.

Disebutkan sebagaimana dalam keputusan presiden tersebut bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) adalah satu-satunya wadah organisasi untuk menghimpun serta membina seluruh pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan.

Disebutkan pula dalam keputusan presiden tersebut bahwa pembentukan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) bertujuan agar pegawai Republik Indonesia ikut berperan aktif memelihara dan memantabkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis.

Beberapa tahun berikutnya, peran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) bergeser kembali menjadi alat politik. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 yang mengatur keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam partai politik semakin menguatkan keberpihakan dan fungsi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai kendaraan politik partai tertentu yang deka dengan kekuasaan pemerintah.

Pada era reformasi melalui pembahasan Rancangan Undang-undang Politik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghasilkan kesepakatan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu partai politik tertentu.

Dengan Undang-undang yang kemudian diterbitkan pada era reformasi inilah, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tidak lagi menjadi sebuah alat dan kendaraan politik.

Ditegaskan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) bertekad untuk selalu bersikap netral dalam pilihan politik dan berpegang teguh pada asas profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Demikian artikel mengenai Sejarah Berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia KORPRI. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *